Transkrip-Rekaman Skenario dan Rekayasa Kriminalisasi KPK (Lengkap)

Ditenggarai ada upaya sistematis untuk menghabisi KPK yang selama ini terbukti efektif memberantas korupsi

Penetapan dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah sebagai tersangka oleh Kepolisian RI dalam perkara dugaan penyalahgunaan wewenang diduga hanyalah sebagai sebuah skenario untuk menjatuhkan KPK.

Belakangan mulai muncul beberapa bukti yang menguatkan terjadinya rekayasa atas penetapan kedua Pimpinan KPK tersebut. Setidaknya Kuasa Hukum Bibit Chandra sudah mengungkapkan beberapa waktu lalu bahwa rekaman skenario untuk menjatuhkan KPK sudah ada ditangan Ketua KPK sementara Tumpak Hatorangan Panggabean.

Dalam Rekaman dari tanggal 23 Juli 2009 hingga 10 Agustus 2009 disinyalir berisikan percakapan antara Anggodo Widjojo dengan Wisnu Subroto (mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen) serta beberapa orang lainnya. Begitu pula nama Abdul Hakim Ritonga (Wakil Jaksa Agung) kerap disebut. Dalam percakapan terkuak rencana untuk menyeret pimpinan KPK dalam perkara suap dari bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo.

Berikut transkrip rekaman rekayasa kasus KPK:Wisnu ke Anggodo (23 juli 2009)

“Bagaimana perkembangannya,”

“ya, masih tetap nambahin BAP, ini saya masih di Mabes”

“pokoknya berkasnya ini kelihatannya dimasukkan ke tempatnya R (nama

salah satu pucuk pimpinan kejaksaan), minggu ini, terus balik ke sini,

terus action”

“RI-I belum”

“Udah-udah, aku masih mencocokkan tanggal”

Anggoro ke Anggodo (24 Juli 2009)

“Yo pokoke saiki Berita Acarane kene dikompliti”

“wes gandeng karo Ritonga kok dek’e”

“janji ambek Ritonga, final gelar iku sama kejaksaan lagi, trakhir senen”

“…sambil ngenteni surate RI-1 thok nek?”

“lha kon takok’o Truno, tho””yo mengko bengi, ngko bengi dek’e”

Hadi Atmoko ke Anggodo (27 Juli 2009)

“..dan ini kronologinya saya sudah di Bang Farman semua,”

“sebetulnya ada satu saksi lagi si Edi Sumarsono Pak, yang Antasari

itu Pak”Sama pembuktian lagi waktu Ari kesana, ada pertemuan rapat

dengan KPK Pak”

“Ada pertemuan di nya di ruang rapat Chandra”

Anggodo ke Kosasih (28 Juli 2009)

“Kos, itu kronologis jangan Lu kasih dial oh Kos”

“Jangan dikasihkan soalnya Edi sudah berseberangan”

“Cuman Lu harus ngomong sama dia:’terpaksa Lu harus jadi saksi’,

karena Chandra Lu yang perintah, kalao nggak, nggak bisa nggandeng”

Anggodo ke seorang wanita (28 Juli 2009)

“Besok kon tak ente…, ngomong ke Ritonga, Edi Sumarsono itu bajingan

bener, sebenarnya dia mengingkari semua”

“besok penting ngomong. Edi ngingkari Pak, padahal Antasari bawa Chandra”

Anggodo ke Parman (penyidik) (29 Juli 2009)

“Kelihatannya kronologis saya yang benar”

“Iya sudah benar kok, saya lihat, di surat lalulintas. Saya sudah

ngecek ke Imigrasi, sudah benar kok”

Anggodo ke Wisnu (29 Juli 2009)

“Terus gimana Pak, mengenai Edi gimana Pak”

“Edi udah tak omongken Irwan apa. Ini bukan sono yang salah, kita-kita

ini yang jadi salah”

“Iya, padahal ia saksi kunci Chandra”

“Maksud saya Pak, dia kenalnya dari Bapak dan Pak Wisnu, gak apa-apa kan Pak”

“Nggak apa-apa, kalau dari Wisnu nggak apa-apalah”

“Kalau kita ngikutin, kan berarti saya ngaku Irwan kan. Cuma kalau dia

nutupin dia yang perintah…perintahnya Antasari suruh ngaku ke Chandra

itu ga ngaku. Terus siapa yang ngaku”

“ya you sama ARI”

“Nggak bisa dong Pak, wong nggak ada konteksnya dengan Chandra”

“Nggak,’saya dengar dari Edi”

“Iya dari Edi, emang perintahnya dia Pak. Lha Edinya nggak mau ngaku,

gitu Pak,’dia nggak kenal Chandra, saya ndak nyuruh ngasihin duit,’

gimana bos?”

“Ya ngdak apa-apa”

Anggodo ke Wisnu (30 Juli 2009)

“Pak tadi jadi ketemu?”

“Udah, akhirnya Kosasih yang tau persis teknis di sana. Suruh

dikompromikan disana, Kosasih juga sudah ketemu Pak Susno, dia juga

ketemu Pak Susno lagi si Edi. Yang penting kalo dia tidak mengaku

susah kita.”

“Yang saya penting, dia menyatakan waktu itu supaya membayar Chandra

atas perintah Antasari”

“Nah itu”

“Wong waktu di malam si itu dipeluk anu tak nanya, kok situ bisa

ngomong. Si Ari dipeluk karena teriak-teriak, dipeluk sama Chandra itu

kejadian”

“Bohong, nggak ada kejadian, kamuflase saja.”

“Nggak ada memang. Jadi dia cuma dikasih tau disuruh Ari gitu. Dia

curiga duite dimakan Ari.”

“Bukan sial Ari-nya Pak, dia cerita pada waktu ke KPK dia yang minta

Ari, kalau ditanya saya bilang Edi ada disitu, diwalik sama-sama doa,

Ari yang suruh ngomong dia ngomong dia ada. Kalau itu saya ga jadi

masalah pak, itu saya suruh…”

“Pokoknya yang kunci-kuncinya itu saya sudah ngomong sama Kosasih,

kalo tidak ada lagi…nyampe…ya berarti ya enggak bisa kasus ini gitu”

“Yang penting buat saya Pak si Ari ini, dia ngurusi Ade Rahardja

segala. Ujung-ujungnya dia dapet perintah nyerahkan ke Chandra itu

siapa Pak? Kan nggak nyambung pak”

“Bukan Pak, dia memerintahkan nyerahken ke Chandra yang Bapak juga

tahu kan, karena kalo ga ada yang merintah Chandra Pak, nggak nyambung

uang itu lho’

“Memang keseluruhan tetap keterangan itu, kalau edi nggak ngaku ya

biarin yang penting Ari sama Anggodo kan cerita itu”

“kan saksinya kurang satu”

“Saksinya akan sudah 2, Ari sama Anggodo”

“Saya bukan saksi, saya kan penyandang dana kan”

“kenapa dana itu dikeluarkan, karena saya disuruh si Edi kan, sama

saja kan, ha ha ha…”

“suruh dia ngaku lah Pak, kalao temenan kaya gini ya percuma pak punya temen.”

“Susno dari awal berangkat sama saya ke Singapura. Itu dia sudah tahu

Toni itu saya, sudah ngerti Pak. Yang penting dia nggak usah

masalahin. Itu kan urusan penyidik”Yang penting dia ngakuin itu bahwa

dia yang merintahkan untuk nyogok Chandra, itu aja”

“Sekarang begini, dia perintahkan kan udah Ari denger, you denger kan.

Sudah selesai…”

“Tapi, kalo dia nggak Bantu kita Pak, terjerumus. Dia dibenci sama Susno”

“Biarin aja, tapi nyatanya dia ngomong dipanggil Susno”

Anggodo dengan seorang wanita (6 Agustus 2009)

“iyo tapi ditakono tanda tangani teke sopo, iya toh gak iso jawab.

Modele bajingan kabeh, Yang. Chandra iku yo, wis blesno ae Yang, ojo

ragu-ragu…”

Anggodo dengan …(7 Agustus 2009)

“menurut bosnya Trunojoyo, kalau bisa besok sudah keluar”

“Male bilang tidka bagus, karena pemberitaannya hari minggu, orang

sedang libur. Bagusnya Senin pagi, langsung main”

“Truno minta TV dikontak hari ini, supaya besok counternya dari Anggoro”

Anggodo dengan …(8 Agustus 2009)

“Nggak usah ngomong sama penyidik. Cuma abang saja tahu bahwa BAP nya

Ari tuh seperti itu. Jadi dalam posisi dia BAP, masih sesuai apa yang

dia anu. Jangan sampai dia berpikir, kita bohong”

“Siap Bang”

“Sama harus dikaitkan ini, seperti sindikat Edi, Ari sama KPK satu

sindikat mau memeras kita, ya Bang”

“iya”

“Intinya si Ari sudah di BAP seperti kronologis. Kenapa kok kita

laporkan Ari itu. Kenapa sudah laporan begini kok dia melarikan diri.

Gitu loh. Dan si Edi itu di BAP itu nggak ngaku. Kit anggak usah

ngomong. Pokoknya si edy nggak tahu kita.

“Bang, nanti maksudnya di BAP kita nantinya, inti bahwa pengakuan itu Bang”

“iya”

“sekarang jangan dibuka dulu. Maksudnya status si Ari itu, kita merasa

Ari sama Edy dan ini tuh, ini kita diperas KPK sudah kita bayar.

Kenapa jadi masalah begini. Gitu loh Bos”

“Iya”

“menurut pengakuan Ari, dia sudah membayar seluruh dana teresbut

kepada orang-orang KPK, nggak tahu siapa”

“Betul”

Alex dengan Anggodo (10 Agustus 2009)

“Secara keseluruhan apik. Anggoro nggak lari”

“Kenceng dia ngomonge”

“Kenceng. Tak rekam banter mau”

“Y owes. Terus poin-poinnya tersasar, kan?”

“Sudah”

“Tidak lari. Ciamik dee njelasnoe”

“Ini ada suatu rekayasa, nampak dari pemanggilan jadi saksi terus

tersangka. Tenggat waktu 9 bulan. Sudah kondusif. Moro-moro karena ada

testimony, muncul pemanggilan sebagai tersangka. Secara keseluruhan

oke.”

“Mengenai cekal, salah sasaran”

“Ya dalam kasus Yusuf Faisal, kok dicekal Anggoro. Itu bagaimana.

Penyitaan dan penggeledahan juga salah sasaran. Dalam kasus Yusuf

Faisal, kok yang digeledah Masaro. Pokoknya intinya sudah masuk

semua.”

Alex dengan Anggodo dan Robert (10 Agustus 2009)

“Iya memang dicuplikan. Nggak banyak, tapi intinya kita berkelit,

kalau ini bukan penyuapan. Karena di awal itu, beritanya dari Antasari

dulu, testimoni itu. Jadi dia cuplik dari Antasari, terus baru

disambung ke kita, jadi dijelaskan sama Bonaran, kalo itu bukan

penyuapan. Dan permasalahannya, kedatangan Antasari menemui Anggoro

itu juga membawa konsekwensi Antasari bisa dipermasalahkan”

“Ngomong gimana? Pengacara dari Anggoro press rilis hari ini.”
Mari kita tolong Cicak yang sedang terperangkap oleh buaya-buaya

Dunia memang sudah edan yang salah bisa benar yang benar bisa salah, coba kita ingat semua, bukankan adanya KPK itu karena melihat institusi formal yang ada seperti kepolisian dan kejaksaan tidak berfungsi dengan baik memberantas korupsi yang sudah sangat parah di negeri ini, lalu kenapa sekarang institusi formal yang dianggap tidak berfungsi tadi lalu menahan dan mengkebiri solusi penanganan korupsi, apakah negara ini tidak mau untuk lebih baik dan bermoral? apakah kita mau terus menerus menjadi sebuah negara primitif yang tidak beradab?


** dicomot abiz dari http://terselubung.blogspot.com

Selengkapnya......

Bukber di Kelas Fisip

Pengumuman Kepada Seluruh angkatan Fisip Unsil,
pada tanggal 11 september 2009
Pukul 16:00 di ruangan Fisip,akan diadakan bukber,,jangan khawatir acara bersifat Gratis, alias tidah di pungut biaya eheehhehe....( getol ama yang gratisan mah !! ). ditunggu kehadirannya


wasalam.

-=teY=-

Selengkapnya......

Petani Cipatujah Ontrog Dewan

GEDUNG DEWAN – Ratusan petani penggarap lahan asal Desa Ciandum Cipatujah datangi gedung DPRD, kemarin. Mereka minta anggota DPRD merekomendasikan penyerahan lahan perkebunan karet seluas 383,09 hektar bekas hak guna usaha (HGU) PT Genteng Marba kepada masyarakat. Pasalnya, selain masa HGU perkebunan telah habis, perusahaan juga dianggap telah menelantarkan lahan itu.
Para petani mendesak anggota DPRD membuat berita acara menerima aspirasi masyarakat, karena aspirasi yang disampaikan tidak melanggar aturan. Kemudian meminta Ketua DPRD segera merekomendasikan peninjauan lokasi HGU perkebunan karet PT Genteng Marba, paling lambat Kamis (6/8) lusa. Serta meminta Bupati Tatang Farhanul Hakim dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan, merekomendasikan penyerahan tanah bekas HGU kepada masyarakat.
Hal itu disampaikan Sekjen Serikat Petani Pasundan, Agustiana mewakili aspirasi para petani penggarap lahan, saat diterima anggota DPRD, di ruang rapat paripurna. Dalam kesempatan itu, hadir Ketua DPRD H Ruzhanul Ulum, kepala BPN Tasikmalaya Akur Nurasa, Asiste Daerah bidang Kesejahteraan Rakyat H Djedje Suhendi ST MSI, serta sejumlah anggota DPRD.
Dalam pernyataannya, Agustiana menyatakan bahwapersoalan tanah sangatlah sensitif. Untuk itu pihaknya berupaya keras untuk transparan dengan mengajak seluruh masyarakat penggarap lahan bertemu langsung dengan pihak DPRD. Sebab, kata Agustiana, hampir 80 persen tanah di kawasan Tasik Selatan status kepemilikannya tidak dimiliki warga setempat. Sehingga, sehebat apapun pemerintah mengupayakan rencana pembangunan di Selatan, jika tidak diiringi dengan penataan tata kuasa tanah maka kemiskinan akan tetap berlanjut. “Kedatangan kami tidak hanya sebagai target menyelesaikan sengketa lahan, tapi menegakkan tata aturan di negara ini. Pemerintah jangan apriori terhadap aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Lanjut Agustiana, HGU PT Genteng Marba diketahui telah habis sejak tahun 90-an, kemudian lahan itu malah diterlantarkan. Bahkan hingga saat ini tidak pernah ada surat teguran untuk pemegang HGU, agar kembali memproduktifkan lahan. Menurut dia, ini merupakan peluang emas pemkab meningkatkan kesejahteraaan masyarakat, dengan cara menyerahkan lahan tersebut kepada masyarakat.
“Saya khawatir HGU dipakai untuk jaminan pinjaman uang ke bank,” ungkap Agustiana.
Menanggapi aspirasi para petani penggarap lahan, Ketua DPRD H Ruzhanul Ulum menyatakan siap untuk merekomendasikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Mengingat hal itu tidak bertentangan dengan norma dan aturan normatif.
“Kenapa tidak merekomendasikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, selama tidak bertentangan dengan norma dan normatif. Karena kewajiban pemerintah adalah untuk mensejahterakan rakyat. Jika rakyat sejahtera maka sebuah pemerintahan dianggap sukses. Saya sudah tandatangani surat tugas komisi terkait, yakni komisi I untuk meninjau lokasi eks HGU perkebunan PT Marba di Ciandum Cipatujah. Itu sebagai bukti bahwa kami merespon aspirasi masyarakat,” papar pria yang akrab disapa Uu ini.
Sementara Kepala BPN, Akur Nurasa menyatakan bahwa lahan bekas HGU perkebunan bisa digarap oleh petani penggarap yang ada di sekitar perkebunan. Seandainya, kata dia, ada rekomendasi dari Bupati yang menyatakan bahwa tanah tersebut diterlantarkan. Selain itu, masyarakat penggarap lahan harus bisa menyelesaikan sejumlah persyaratannya.
“Kalau tahun ini bisa diselesaikan, saya usulkan tahun 2010 lokasi tersebut sebagai objek prona (proyek nasional, red) agar ada keringanan. Tahun 2009 ada bantuan pusat, masuk pada 3.700 bidang sertifikasi gratis,” ungkap Akur.

Selengkapnya......

Politik Simbolik Para Capres dan Cawapres

Oleh :
Rino Sundawa Putra

TIGA pasangan Capres dan Cawapres sudah mendeklarasikan diri untuk siap maju dalam Pemilu Presiden 2009. Setelah perhatian publik disita dengan rumitnya peta koalisi, akhirnya secara resmi publik mengetahui dengan pasti siapa saja yang akan bertarung plus partai mana saja yang telah menentukan arah koalisnya. Sekarang perhatian publik mengarah pada Visi-Misi, komitmen dan kebijakan apa yang akan diusung oleh ketiga Capres dan Cawapres tersebut.
Sebagai negara berkembang yang masuk ke dalam kategori negara dunia ketiga, ditambah krisis ekonomi yang masih menjadi permasalahan serius bangsa ini sehingga angka kemiskinan, pengangguran dan menurunnya kualitas hidup masyarakat semakin tinggi, isu-isu ekonomi menjadi sebuah isu dan tema penting sebagai janji-janji politik bagi ketiga kandidat ini. Dibanding isu-isu hukum, politik luar negeri atau isu-isu keamanan, isu ekonomi dianggap paling laris manis untuk ditawarkan. Bahkan perang pernyataan sampai tuduhan sering mewarnai arena politik para elite ini. Wacana mazhab ekonomi neoliberal yang diarahkan kepada Boediono menambah hangat pertarungan politik menuju istana ini.
Dari ketiga Capres dan Cawapres yang akan berlaga, SBY-Boediono, JK-Wiranto dan Mega-Prabowo, masing-masing ingin memunculkan isu ekonomi yang paling ideal bagi bangsa ini. Bagi SBY-JK, pertumbuhan ekonomi makro adalah tolok ukur meningkatnya kesejahteraan rakyat, yang bersandar pada akumulasi pertumbuhan nasional. Bagi Megawati dan Prabowo ekonomi kerakyatan yang lebih berorientasi pada peningkatan sektor riil ekonomi rakyat bawah, dengan memberi perhatian kepada petani, nelayan, pedagang kecil, pedagang pasar dan buruh, menjadi jalan terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan dengan tujuan kedaulatan ekonomi dikembalikan kepada rakyat ketimbang pada segelintir orang pemodal besar. Kemudian isu ekonomi yang ditawarkan oleh JK-Wiranto adalah dengan menggerakan dan memberi dukungan kepada UMKM dan home industry lewat pengoptimalan pengoptimalan fungsi koperasi, akan mampu menggerakan roda ekonomi rakyat.
Tetapi sejauh ini, visi kebijakan dan komitmen arah ekonomi dengan tujuan mensejahterakan rakyat belum terurai dalam sebuah poin-poin arah kebijakan yang mendetail dan konkrit. Semua kandidat masih terkesan beretorika, berorasi dan berpidato dengan berapi-api yang bersifat simbolik saja, akhirnya seolah-olah hanya menjadi jargon-jargon yang mengawang.
Kesan simbolik pun dibawa pada suasana acara deklarasi. Deklarasi terakhir Megawati-Prabowo yang mengambil tempat di TPA sampah Bantar Gebang Bekasi memang sepintas terkesan sangat relevan dengan visi ekonominya. TPA sampah Bantar Gebang diidentikan dengan kehidupan rakyat kecil yang menyambung hidupnya lewat sampah, dikesankan sebagai awal perjuangan bersama rakyat. Orasi Megawati dengan judul “Dari Bantar Gebang Kami Belajar, Dari Bantar Gebang Kami Akan Membangun Indonesia Kembali.” Sepintas memang terlihat sebagai komitmen yang pro terhadap wong cilik. Tapi kemudian isi pidato selanjutnya hanya diisi dengan orasi yang menggebu-gebu, dengan gaya retorik Megawati hanya berkata tentang kesiapannya yang didukung oleh rakyat, tidak dengan poin yang mendetail dan konkrit tentang bagaimana ekonomi kerakyatan itu. Yang lebih membingungkan lagi, ketika seorang buruh wanita menyampaikan keinginan agar sistem kerja kontrak dan outsourcing dihapus, Mega dan Prabowo diam, tak mengeluarkan jawaban sepatah katapun.
Deklarasi JK-Wiranto tidak jauh berbeda dengan deklarasi Mega-Parbowo. Dengan jargon “Lebih Cepat Lebih Baik”, JK-Wiranto melakukan deklarasi didepan patung Soekarno-Hatta di Tugu Kebangkitan Nasional. Kesan yang ingin disampaikan pasangan JK-Wiranto adalah refleksi kepemimpinannya dengan kepemimpinan Soekarno dan Hatta. Isi proklamasi kemerdekaan “dengan tempo yang sesingkat-singkatnya” coba ditransformasikan dengan jargon “Lebih Cepat Lebih Baik”. Inti dari pidato JK dalam deklarasinya adalah lebih cepat dalam membangun, lebih cepat memperbaiki ekonomi rakyat adalah lebih baik. Lagi-lagi isi pidatonya tidak dilengkapi dengan penjelasan dengan cara konkrit bagaimanakah agar tercipta ekonomi yang lebih baik dan lebih cepat bagi bangsa ini, yang ada hanya memperlihatkan seremoni simbolik semata dengan prioritas pencitraan, tanpa hal yang lebih pasti dan lebih mengena.
Sama halnya dengan deklarasi SBY-Boediono di Bandung, dengan gaya yang penuh bahasa tubuh (Body Language), juga nuansa elegant dari dekorasi panggung mirip tampilan deklarasi Obama-Biden, SBY dengan nada tegas dan berapi-api berpidato “lanjutkan yang baik dan tinggalkan yang buruk”, sayang kalimatnya hanya berhenti disana. Tidak dilanjutkan dengan “ini lo kebijakan yang baik, ini lo kebijakan yang buruk dan kebijakan yang buruk itu adalah ini, kebijakan yang perlu dilanjutkan adalah ini.” Kesan akhir yang mungkin tertangkap oleh publik dari deklarasi SBY adalah sesuatu yang “wah” yang menurut Effendi Ghazali pakar komunikasi politik UI, sebagai sesuatu yang meninabobokan publik dengan tampilan panggung, gaya pidato, kemasan yang serba simbolik dan seremoni serba santun.
Akhirnya sampai pada sebuah kesimpulan, makna simbolik dari setiap deklarasi dan tingkah laku ketiga kandidat ini lebih ditonjolkan dibanding uraian-uraian pidato yang lebih kongkrit, penuh dengan konsep visi ekonomi kedepan bila mereka terpilih. Ibarat sebuah menara gading yang terlihat mewah tapi hanya menjulang tinggi, sulit dijangkau dari bawah.


Rino Sundawa Putra, Mahasiswa Semester Akhir Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi Tasikmalaya

Selengkapnya......